Karakteristik Akuntansi Pemerintah

Ilustrasi

Karakteristik Akuntansi Pemerintah. Hallo sahabat Infonessia, kali ini saya akan berbagi artikel mengenai akuntansi pemerintah setelah sebelumnya saya membahas akuntansi secara umum. Akuntansi pemerintah sebagaimana hal nya audit keuangan pemerintah awalnya diadopsi dari pengembangan akuntansi dan audit di lingkungan komersial. Yang membedakan keduanya adalah konsep dasar, standar, prosedur yang mengakomodasi lingkungannya dan kebutuhan pengguna laporan keuangannya.

Lalu bagaimanakah karakteristik akuntansi pemerintah? Berikut ini adalah 5 karakteristik akuntansi pemerintah:

1. Non Profit Oriented
   Non profit oriented berarti dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan tersebut tidak mengharapkan laba sama sekali, pendapatan seluruhnya diperoleh dari pendapatan yang sifatnya "memaksa" yaitu berupa pajak atau pendapatan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah untuk memungutnya. Karena karakter utama inilah yang membuat akuntansi komersial tidak cocok untuk diterapkan dalam akuntansi pemerintah.
2. Pemerintah dimiliki secara kolektif oleh konstituen
   Berbeda dengan akuntansi komersial yang diterapkan dalam unit bisnis, kepemilikan atas pemerintah tidak dapat diwujudkan dalam bentuk kepemilikan modal yang mudah dialihkan, sehingga jika ada konstituen/warga negara yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahnya tidak dapat begitu saja mengalihkan hak kepemilikannya tersebut. Mereka harus melalui mekanisme yang panjang untuk dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang kebijakan yang dihasilkan, bahkan mungkin harus menunggu pemilihan umum berikutnya yang jika diterapkan di Indonesia warga negara harus menunggu lima tahun untuk dapat mengevaluasi keputusannya untuk memberikan kepercayaan kepada anggota DPR atau presiden yang terpilih.
3. Kontribusi sumber daya keuangan tidak dikaitkan langsung dengan pelayanan/produk yang diberikan oleh pemerintah
   Dalam sistem yang diberlakuka di Indonesia dan juga di banyak negara lain, pembayar pajak kemungkinan besar bukan pihak penerima layanan terbesar dari pemerintah, hal ini disebabkan pengenaan pajak didasarkan dari kekayaan/kenikmatan yang dikonsumsi oleh pembayar pajak, bukan dari seberapa besar atau seberapa benyak jenis layanan pemerintah yang mereka nikmati. Dalam hal pemerintah mengenakan biaya layanan, seringkali jumlah pengenaan biaya layanan juga tidak meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut.
4. Secara dominan keputusan kebijakan dan keputusan operasional dibuat secara politis oleh lembaga perwakilan di negara-negara yang menganut demokrasi
   Anggota lembaga perwakilan di Indonesia memiliki berbagai latar belakang baik dari partai politik atau bukan dan beragam latar belakang pendidikannya. Dengan beragam latar belakang tersebut mereka "dipaksa" untuk membuat keputusan-keputusan yang seringkali tidak sesuai dengan bidangnya.
5. Keputusan harus dibuat secara terbuka sehingga akuntansi dan laporan-laporan lain yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut harus bersifat terbuka
   Keputusan yang berimplikasi pada kepentingan publik harus dibuat secara terbuka. Di Indonesia sidang pembahasan anggaran dibuka secara publik dan melibatkan wartawan untuk meliputnya sehingga anggaran dan pertanggungjawabannya dapat dengan mudah dievaluasi oleh publik. Selain itu publik juga dapat mengevaluasi bagaimana proses anggota perwakilan dalam pengambilan keputusan.

Itu adalah karakteristik akuntansi pemerintah yang bersumber dari buku Dasar-dasar Akuntansi Pemerintah karangan Andy P. Hamzah dan Nur Aisyah Kustiani. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar dibawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.

• Facebook
• Twitter
• Google+
• Pinterest
• Linkedin